IBS Soroti Peran BPR untuk Peningkatan Kapasitas UMKM Pasca Pandemi Covid-19

JAKARTA, investor.id- Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi sektor paling rentan terkena hantaman krisis akibat pandemi virus Corona. Salah satu cara untuk membangkitkan kembali geliat UMKM adalah memberikan aliran dana. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dinilai sangat potensial untuk mengalirkan dana yang dibutuhkan UMKM tersebut. Demikian antara lain benang merah dari webinar umum bertajuk Peran Industri Jasa Keuangan Terutama BPR Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas UMKM Pasca Pandemi Covid-19, Kamis (11 Juni 2020), melalui aplikasi zoom, yang digelar oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Indonesia Banking School (IBS). Seminar ini bertujuan menggali pemahaman bagaimana strategi penanganan yang harus dilakukan, baik dari sisi akademik, kebijakan otoritas terkait dan strategi komunitas industri BPR serta dari praktisi BPR dalam upaya pemulihan bisnis ke depan. Hadir sebagai pembicara, yakni Prof. Dr. Bagong Suyanto, MPA (Guru Besar Pakar Sosio Ekonomi Kerakyatan, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya); Joko Suyanto, SE, MM; (Ketua Dewan Sertifikasi dan Ketua Umum DPP Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo)) dan Drs. Kaman Siboro, MBA; (Komisaris Utama BPR Universal). Bertindak sebagai moderator Dr. Untoro A. Kayatnan, MSc; (Dosen STIE Indonesia Banking School).

Menurut Ketua IBS Dr. Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, S.H., LL.M, dibutuhkan dukungan modal dari industri jasa keuangan untuk menyuntikan modal sehingga bisa bangkit kembali dan memutar penghasilannya sebagai modal bagi produk lain yang sudah habis. “Pemerintah memang sudah berusaha keras mengatasi dan merencanakan berbagai kebijakan untuk mendukung UMKM, seperti restrukturisasi kredit, peningkatan porsi Kredit Usaha Rakyat (KUR), relaksasi pajak, hingga pelayanan terkait ekspor-impor. Yang dibutuhkan saat ini adalah tentunya dukungan modal dari industri jasa keuangan agar UMKM ini dapat bertahan dan melewati masa pandemi ini,” kata Kusumaningtuti. Diketahui pelayanan kredit BPR kepada masyarakat termasuk UMKM sekitar Rp 92,5 triliun atau tumbuh 8,3% per tahun. Dari sisi operasional, BOPO BPR yang cukup baik, yaitu sekitar 80% dengan NPL 3,58% dan tingkat profitabilitas atau ROA pada kisaran 2,48%. “Begitu strategis peran BPR sebagai pendukung keuangan (financial support) bagi bisnis UMKM yang mewarnai perekonomian Indonesia. Sehingga perlu mendapat perhatian oleh pemerintah otoritas terkait yaitu BI, OJK dan LPS untuk menjadikan peran BPR semakin berdaya guna dalam pengembangan UMKM sebagai soko guru ekonomi kerakyatan dan upaya pengentasan kemiskinan di negara ini,” jelasnya. Meski demikian, Kusumaningtuti juga mengakui, dengan adanya pandemi Covid-19, BPR ikut terdampak dan kapasitas pelayanan kepada UMKM semakin menurun. “Maka itu, perlu diketahui secara lebih jelas bagaimana kondisi yang sebenarnya pada industri BPR dan UMKM ini serta bagaimana prospeknya ke depan setelah pandemi Covid-19 ini berlalu,” jelasnya. Untuk itu, STIE IBS sebagai perguruan tinggi yang memfokuskan di bidang studi Manajemen, Akuntansi dan Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah dengan cakupan kompetensi khusus di bidang keuangan berbasis digital, menggelar seminar ini untuk mendapatkan pemahaman bagaimana strategi penanganan yang harus dilakukan, baik dari sisi akademik, kebijakan otoritas terkait dan strategi komunitas industri BPR serta dari praktisi BPR dalam upaya pemulihan bisnis ke depan.

“Pada gilirannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi sebagai amanah institusional bagi STIE IBS,” tandasnya. Sementara itu, Prof. Dr. Bagong Suyanto, MPA (Guru Besar Pakar Sosio Ekonomi Kerakyatan, FISIP Universitas Airlangga, Surabaya) menyebut, UMKM memang memiliki kelebihan daya lentur yang fleksibel dan kenyal. Pengalaman di masa krismon 1998 jelas bisa menjadi acuan. “Tapi, untuk memastikan nasib UMKM ke depan yang dibutuhkan adalah perlindungan yang dikombinasikan dengan pemberdayaan, peningkatan posisi tawar UMKM dalam pembagian margin keuntungan,” paparnya. Menurut dia, untuk jangka pendek memang yang bisa kita lakukan hanyalah membantu agar UMKM mampu bertahan/tidak kolaps. Tapi jangka menengah perlu didorong agar UMKM mampu bertahan hidup melalui upaya memberdayakan dan mendorong diversifikasi usaha atau produk UMKM. Karena dana bukan satu-satunya yang utama sebagai keberlangsungan UMKM. Sementara, Joko Suyanto, SE, MM; Ketua Dewan Sertifikasi menyebutkan, keberpihakan kepada UMKM dalam masa pandemi Covid 19 harus menjadi prioritas bagi Pemerintah dalam mengambil kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Otoritas Keuangan saat ini cukup membantu dalam meredam tekanan Dampak Covid 19.

“Bank membuat strategi pasca relaksasi Covid 19 sehingga kinerja dan likuiditas tetap terjaga. Dalam upaya menjaga kesehatan likuiditas Bank, Pemerintah bersama seluruh stakeholders harus menjaga kepercayaan publik agar tidak panik,” tandasnya. IBS merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh Bank Indonesia (BI), dan diselenggarakan oleh Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI). IBS didukung sepenuhnya oleh Otoritas Moneter (Bank Indonesia), Lembaga Penjamin Simpanan, Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Jasa keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia. IBS didukung pula oleh Dewan Kehormatan yang terdiri dari para mantan Gubernur BI, Ketua Dewan Syariah Nasional/Majelis Ulama Indonesia, mantan direktur bank-bank BUMN, dan pimpinan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Artikel ini telah tayang di Investor.id dengan judul “IBS Soroti Peran BPR untuk Peningkatan Kapasitas UMKM Pasca Pandemi Covid-19”

Read more at: http://brt.st/6Crl