Perekonomian Indonesia dan Peranan  Lembaga Penjamin Simpanan

dalam Resolusi Perbankan Indonesia

Download Materi

Dimasa pandemic saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2021 masih mengalami kontraksi minus 0,74 persen. Dengan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu kembali ke zona positif, setelah mengalami kontraksi 4 kali berturut-turut sejak kuartal II-2020 saat itu, ekonomi RI minus 5,32 persen jika dibandingkan posisi kuartal I-2020, ekonomi Indonesia pada kuartal I-2021 masih mengalami kontraksi 0,74 persen.

Sebelumnya, kontraksi pada kuartal I-2021 memang sudah diprediksi pemerintah di kisaran 0,6 persen – 0,9 persen. Capaian pertumbuhan ekonomi di zona merah pada kuartal I 2021 ini menunjukkan masih sejalan dengan proyeksi pemerintah. Bila dilihat secara kuartalan, maka pertumbuhan ekonomi kuartal I mengalami kontraksi 0,96 persen.

Disisi lain, Salah satu indikator yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi masih terkontraksi adalah kinerja penyaluran kredit perbankan yang pada Maret 2021 masih mengalami penurunan -3,7 persen secara tahunan. Negatifnya pertumbuhan kredit sampai Maret 2021 menjadi sinyal ekonomi kuartal I masih lemah. Untuk itu, sektor perbankan memiliki komitmen dan resolusi pada tahun 2021 untuk mengatasi sinyal ekonomi yang masih lemah tersebut.

Salah satunya adalah sektor Perbankan menyatakan siap menerapkan pelaporan terintegrasi (BI-ANTASENA[1]) pada bulan Juli 2021. Komitmen tersebut disampaikan perbankan dalam pertemuan High Level Meeting (HLM) Komunikasi Bersama BI-OJK-LPS dengan pimpinan industri Perbankan secara virtual.

BI menyampaikan bahwa perbankan memiliki peran yang sangat vital dalam penyediaan data melalui BI-ANTASENA dan pada akhirnya berperan penting dalam mendukung perumusan kebijakan otoritas. OJK mengatakan bahwa implementasi Laporan Bank Umum Terintegrasi (BI-ANTASENA) ini sejalan dengan program penguatan pengawasan berbasis teknologi informasi yang merupakan salah satu prioritas dan kebijakan strategis di OJK. Berbagai upaya telah dilakukan oleh OJK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan yang didukung dengan digitalisasi, melalui pengembangan sistem informasi di aspek pengaturan,  pelaporan, perizinan, dan pengawasan.

Sementara Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyampaikan bahwa penyediaan data dan informasi bank yang terkini dan komprehensif melalui pelaporan terintegrasi (BI ANTASENA) sangat penting bagi LPS dalam menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan resolusi bank. Data dan informasi dari pelaporan terintegrasi juga sangat dibutuhkan otoritas keuangan dalam melakukan asesmen dan pengambilan kebijakan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan nasional. Bagi industri perbankan, pelaporan terintegrasi melalui satu pintu akan membuat perbankan lebih efisien dalam pelaporan kepada otoritas. Untuk itu, sinergi antara otoritas dan industri perbankan sangat diperlukan agar implementasi pelaporan terintegrasi dapat terwujud.