“Rencana Pengaturan Perlindungan Data Pribadi sebagai Penyeimbang Pesatnya Teknologi Digital di Sektor Jasa Keuangan”

Jumat, 20 Agustus 2021 

Keberadaan teknologi digital telah menyebabkan sejumlah besar data dikumpulkan dari pengguna, dibagikan dan dianalisa. Sebagian besar data ini dikumpulkan dari pelanggan oleh perusahaan yang berhubungan dengan perbankan, asuransi, lembaga pembiayaan, ecommerce, jejaring sosial dan sebagainya. Tanpa disadari penggunaan data pribadi kita telah digunakan di berbagai kesempatan oleh berbagai perusahaan. Data tersebut terdiri dari data transaksional, data pencarian, data kesehatan, dimana didalamnya termasuk data pribadi yang sangat banyak. Di satu sisi data ini dianggap berharga oleh perusahaan karena dapat tetap dapat digunakan untuk berbagai tujuan yang bersifat komersial. Pada saat yang sama data ini dianggap sensitif karena berisi informasi pribadi pelanggannya. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi oleh perusahan dan pihak mana pun yang melakukan pengelolaan data harus memastikan bahwa informasi pribadi tidak disalahgunakan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pemilik data pribadi.

Dalam konteks ini privasi data yang berkaitan dengan perlindungan identitas pelanggan merupakan prioritas utama bagi semua perusahaan Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menjamin penggunaan data pribadi sedangkan pemilik data seperti nasabah atau konsumen juga memiliki perlindungan data pribadi.

Ide untuk memberikan perlindungan data pribadi sebetulya sudah lama digagas. Banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data atau bahkan tindak pidana mendorong pemerintah untuk mempercepat pengaturan perlindungan data pribadi. (KOMINFO) Indonesia memiliki beberapa regulasi sektoral yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Mulai dari  Undang-Undang Perbankan, Telekomunikasi, Administrasi Kependudukan, Kesehatan dan peraturan sektor lainnya.

Perlindungan terhadap data pribadi juga telah diatur dalam beberapa Peraturan Pemerintah (PP), antara lain PP Nomor 82 Tahun 2012 yang kemudian diturunkan di dalam Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Perlindungan data pribadi adalah hal yang krusial seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang amat pesat. Data pribadi menjadi aset/komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital. Disisi lain, data pribadi merupakan hal yang harus dilindungi karena merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) dan telah diamanatkan oleh konstitusi Negara Republik Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945. 

Upaya perlindungan data pribadi menjadi penting untuk menjamin hak warga negara atas pelindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi. Konsep perlindungan data pribadi mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah akan membagi, membatasi atau bertukar data pribadi. Pemerintah perlu hadir untuk menjamin perlindungan data pribadi dalam sebuah regulasi.

Di sisi lain, civitas akademika kampus, terutama kampus ekonomi dan bisnis juga membutuhkan dukungan dari regulator atau expert praktisi lainnya untuk mengupdate informasi dan keilmuannya.  Demikian juga dengan kampus Ekonomi dan Bisnis Indonesia Banking School, yang sangat terkait dengan perkembangan industri keuangan dan perlindungan data pribadi tersebut.

Merujuk hal tersebut di atas, STIE Indonesia Banking School (IBS) berencana mengadakan Webinar Nasional Kuliah Umum dengan tema “Rencana Pengaturan Perlindungan Data Pribadi sebagai Penyeimbang Pesatnya Teknologi Digital di Sektor Jasa Keuangan”.   Untuk itu, IBS dengan hormat mengundang Bpk Johnny Plate Menteri Komunikasi & Informatika Republik Indonesia dan penyampaian Opening Remarks Ibu Rosmaya Hadi Deputi Gubernur Bank Indonesia

DOWNLOAD MATERI DISINI  : 

DOWNLOAD