Oleh: Assoc. Prof. Dr. Ir. Batara Maju Simatupang, MT., MPhil., CIMBA., CAPF

Direktur Program Magister Manajemen Indonesia Banking School

Di tengah perdebatan soal tata kelola negara, transparansi kebijakan, dan arah pembangunan, muncul satu pertanyaan penting: apakah negara masih sekadar menjadi pembelanja anggaran atau sudah mampu menjadi pengarah masa depan ekonomi?

Berbagai isu yang mengisi ruang publik, mulai dari beban fiskal, proyek besar yang dipertanyakan manfaatnya, hingga tuntutan kebijakan yang lebih efektif, menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi cukup hanya mengandalkan stabilitas. Kita membutuhkan lompatan strategis.

Selama dua dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5% per tahun. Stabilitas ini layak diapresiasi karena menjaga ketertiban sosial dan kesehatan fiskal. Namun, stabil bukan berarti cukup. Pertumbuhan 5% hanya membuat kita bertahan, bukan meloncat. Jika pola ini terus berlanjut, visi Indonesia Emas 2045 berisiko tinggal menjadi slogan.

Di sinilah perubahan paradigma menjadi mendesak. Negara tidak bisa lagi hanya menjadi mesin belanja dan pelaksana proyek. Negara harus bertransformasi menjadi orkestrator pertumbuhan. Artinya, negara mengatur arah, menyatukan kepentingan, dan menggerakkan seluruh kekuatan ekonomi nasional menuju tujuan yang sama, yaitu industrialisasi produktif dan pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan. Tanpa orkestrasi, pertumbuhan hanya menjadi angka statistik. Dengan orkestrasi, pertumbuhan menjadi lompatan peradaban ekonomi.

Orkestrasi berarti negara bertindak seperti dirigen. Negara tidak sekadar membangun proyek, tetapi mengatur agar perbankan, dunia
usaha, BUMN, investor asing, UMKM, tenaga kerja, dan teknologi bergerak serempak. Negara memberi kompas, bukan hanya peta.

Paradoks ekonomi Indonesia terjadi, uang melimpah, tetapi sektor riil bergerak lambat. Buktinya, Bank Indonesia mencatat kredit menganggur masih sekitar Rp2.400 triliun, sementara dana pihak ketiga tumbuh hingga 13,38% dan kredit hanya tumbuh 9,69% pada Desember 2025. Jelas, kita tidak kekurangan uang, tetapi kekurangan kepercayaan dan arah investasi. Jadi, masalah utama bukan supply of credit, melainkan demand of
confidence.

Apa yang dilakukan oleh Menkeu untuk menggeser kebijakan penempatan dana negara dari instrumen manajemen kas menjadi engine
pembangunan, diperlukan perubahan dari pendekatan likuiditas pasif menjadi pembiayaan terarah, berjangka, terintegrasi dengan lembaga
pembiayaan negara, serta memiliki target output pembangunan yang terukur.

Selama dana negara hanya ‘diparkir’ di perbankan tanpa mandat pembangunan, ia tidak akan pernah menjadi mesin pembangunan. Ia hanya menjadi pelumas sistem keuangan, bukan penggerak ekonomi riil.

Inilah pergeseran paradigma yang harus dilakukan jika pemerintah benarbenar ingin menjadikan kebijakan ini sebagai strategic development engine, bukan sekadar liquidity management tool.

IMF juga mengingatkan bahaya aktivitas kuasifiskal, yaitu kebijakan yang dampaknya seperti belanja negara tetapi tidak tercatat di APBN. Praktik ini terkesan stabilitas jangka pendek, tetapi menyimpan risiko besar di masa depan. Karena itu, pertumbuhan harus dikendalikan oleh disiplin fiskal dan kualitas proyek, bukan oleh ekspansi anggaran terselubung.

Untuk menembus pertumbuhan 8%, orkestrasi harus dibangun di atas enam pilar.

Pertama, negara sebagai penentu arah industrialisasi. Indonesia harus berani memilih sektor unggulan, antara lain fokus pada manufaktur, agroindustri, energi dan petrokimia, penghiliran mineral, industri maritim, serta ekonomi digital produktif.

Kedua, negara sebagai pengatur aliran uang. Likuiditas perbankan harus diarahkan ke sektor produktif lewat penjaminan kredit investasi, pembagian risiko, dan insentif bagi bank. Dana negara diarahkan menjadi pengungkit agar kredit perbankan bergerak 4—5 kali
lipat.

Ketiga, negara sebagai pengorkestrasi proyek industri besar. Negara tidak harus mengerjakan semua proyek, tetapi menyatukan bank,
swasta, investor asing, dan BUMN. Peran negara cukup sebagai pengarah, penjamin tata kelola, dan pemegang saham minoritas.

Keempat, negara sebagai pendisiplin ekonomi. Insentif fiskal hanya untuk sektor yang menciptakan kerja, meningkatkan ekspor, menekan impor, dan menaikkan produktivitas.

Kelima, negara sebagai pengorkestrasi SDM dan teknologi. Pertumbuhan 8% mustahil tercapai tanpa lonjakan produktivitas. Pendidikan vokasi, riset terapan, dan transfer teknologi harus langsung terhubung dengan kebutuhan industri.

Keenam, disiplin fiskal dan pencegahan moral hazard. Negara harus mampu menahan syahwat politiknya sendiri (the state restrains its appetite for power) demi masa depan ekonomi. Tanpa disiplin ini, orkestrasi ber ubah menjadi ekspansi kekuasaan yang merusak.

Dilansir dari Bisnis.com, potensi investasi Inggris sekitar Rp90 triliun di sektor maritim. Contoh ini menunjukkan pentingnya alokasi strategis. Misalkan, Indonesia memperoleh pembiayaan superbesar dengan biaya murah dengan tenor panjang, maka 20% sebaiknya digunakan untuk melunasi utang mahal, sedangkan 80% sisa nya diarahkan ke pengungkit kredit produktif, modal industri strategis, infrastruktur produktif, transformasi UMKM, serta pengembangan SDM dan teknologi. Dengan cara ini, setiap Rp1 dana negara bisa menggerakkan Rp4—Rp5 dana swasta dan perbankan.

Inilah perbedaan negara pembelanja dan negara orkestrator. Negara pembelanja hanya menghabiskan anggaran. Negara orkestrator menciptakan sistem agar uang, tenaga kerja, dan teknologi bergerak bersama menghasilkan pertumbuhan.

Pertumbuhan 8% bukan lahir dari bunga murah, proyek raksasa, atau slogan global. Ia lahir dari disiplin strategi, keberanian memilih prioritas, dan kemampuan negara menggerakkan seluruh kekuatan ekonomi ke sektor produktif.

Dengan orkestrasi yang tepat, Indonesia tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih dalam, membangun basis industri yang kuat, memperluas kelas menengah produktif, memperkuat daya saing global, dan memastikan Indonesia Emas 2045 menjadi kenyataan.